POLISI MENGAWASI DANA DESA : Haruskah?

source gambar : google

lenek_pesiraman РPolsek mengawasi Dana Desa berdasar nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kapolri Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di komplek Mabes Polri, Jumat (20/10). MoU ini diharapkan bisa menciptakan pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel.

Keberadaan Dana Desa memang bisa meningkatkan pembangunan di Tingkat Desa, Seperti yang ada di Lenek Pesiraman, sekarang gang-gang dusun sudah banyak di paving dan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dana Desa juga berperan banyak dalam pemberdayaan warga, kelompok-kelompok usaha tingkat dusun yang masih kekurangan modal bisa disuport langsung oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan Produksi dari kelompok-kelompok usaha tersebut.

Namun demikian, jika Dana Desa sampai harus diawasi oleh Polisi Kecamatan, kemungkinan besar hal tersebut bisa memperlambat penggunaan dari Dana Desa, bisa-bisa Dana Desa tidak tersalurkan sama sekali disebabkan oleh terlalu banyak dan berbelit-belitnya peraturan yang harus dipenuhi desa sebelum mengeksekusi penggunaan Dana Desa tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh ICW, pengawasan penggunaan Dana Desa oleh polsek di masing-masing wilayah tidak akan efektif. “Tujuan penggunaan Dana Desa dikhawatirkan tidak tercapai karena ada ketakutan,” ujar Agus Sunaryanto, Wakil Koordinator ICW.

Saat ini saja, Dana Desa sudah dikawal langsung oleh KPK, BPK, BPKP dan Inspektorat Daerah setempat, dan jika sampai polisi juga ikut serta mengawasi Dana Desa, akan menambah ketakutan dari Pihak Pemerintah Desa untuk mengeksekusi Penggunaan Dana Desa tersebut, ketakutan Desa dalam mengeksekusi penggunaan anggaran Dana Desa tersebut karena terlalu banyaknya aturan tentang Dana Desa itu sendiri, bahkan dari pengalaman kami dari Pihak Desa, pihak Kecamatan saja memiliki persepsi yang beda dengan pihak kabupaten dalam penyusunan anggaran saja, dalam penggunaan Dana Desa ini kadang pihak kecamatan memperbolehkan, tapi setelah koordinasi dengan pihak kabupaten, tidak diperbolehkan sama sekali dalam penggunaannya.

Itu masih dalam penyusunan anggaran, aturan yang ditemui oleh pihak Desa sudah bertumpuk-tumpuk, belum dalgi dalam pengeksekusiannya, harus begini dan begitu, harus ini dan itu, dan jika Polisi juga ikut campur, bisa-bisa setahun anggaran hanya habis dalam mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran Dana Desa, terus membangunnya KAPAN ?. (red/lenekpesiraman**)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.